Sepuluh Prinsip Pemerintahan Wirausaha

1. Catalitic government, steering rather than rowing (Pemerintahan Katalis, mengendalikan lebih baik daripada mengayuh), contoh produksi tekstil, transportasi, pendidikan, kesehatan; 

2. Community-Owned Government: Empowering Rather Than Serving (Pemerintah milik masyarakat: Memberdayakan lebih baik daripada melayani), contoh: siskamling; 

3. Competitive Government: Injective Competation Into Service Delevary (Pemerintahan yg Kompetitif Menyuntikkan semangat kompetisi dlm pelayanan kpd masyarakat), contoh tender pengangkutan sampah; 

4. Mission-Driven Government: Transforming Rule Driven Organization (Pemerintah yg digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yg digerakkan oleh peraturan), contoh: memberi kebebasan kpd manajer utk menemukan cara terbaik mewujudkan misi, dalam batas-batas legal; 

5. Result Oriented Government: Funding Outcomes, Not Inputs (Pemerintahan yg berorientasi pd hasil: membiayai hasil bukan sumber-sumber yg diperoleh; 

6. Costumer-Driven Government: Meeting the needs of the costumer, not be Bureaucracy (Pemerintah yg berorientasi kpd pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi); 

7. Enterprising Government: Earning rather than Spanding (Pemerintah wirausaha: menghasilkan pendapatan, bukan pembelanjaan); 

8. Anticipatory Government: Prevention Rather than Cure (Pemerintah antisipatif: mencegah lebih baik daripada mengobati); 

9. Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork (Pemerintah yg didesentralisasikan: dari hierarki ke partisipasi dan tim kerja); 

10. Market Oriented Government: Leveraging Change Through the Market (Pemerintahan yg berorientasi pasar: mencapai perubahan melalui mekanisme pasar).