Permendagri 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang        :  a.   bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan,. perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan;

b.    bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu dilakukan perlombaan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;

c.    bahwa penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keadaan sehingga perlu diganti;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

Mengingat          :  1.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587)

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4588);

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

5.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan       :   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

                             

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.   Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik lndonesia.

2.   Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam di wilayah kerja kecamatan.

3. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

4.   Perlombaan Desa dan Kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan.

5.   Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar, potensi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi.

6.   Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)  Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan diselenggarakan oleh Camat.

(2)  Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/ Walikota.

(3)  Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diselenggarakan oleh Gubernur.

(4)  Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 3

(1)  Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah seluruh desa dan kelurahan dari setiap kecamatan.

(2)  Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.

(3)  Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.

(4)  Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional adalah juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Pasal 4

(1)  Perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap tahun.

(2) Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan bulan Maret.

(3)  Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei.

(4)  Perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada bulan Juni.

(5)  Perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4 ) dilaksanakan pada bulan Juli.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 5

(1)  Penilaian perlombaan desa dan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.

(2)  Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klarifikasi data di desa dan kelurahan calon Juara.

(3)  Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional dilakukan selain dengan klarifikasi data tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan dengan klarifikasi indikator penilaian tingkat nasional.

Pasal 6

Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.

Pasal 7

(1)  Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.

(2)  Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.

(3)  Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.

(4)  Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional adalah desa dan kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan indikator penilaian perlombaan desa dan kelura.han tingkat nasional.

Pasal 8

Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi peserta dalam pertemuan para Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat nasional pada bulan Agustus di Jakarta.

Pasal 9

Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan kabupaten/kota, dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), meliputi:

a.   pendidikan;

b.   kesehatan masyarakat;

c.   ekonomi masyarakat;

d.   keamanan dan ketertiban;

e.   partisipasi masyarakat;

f.    pemerintahan;

g.   lembaga kemasyarakatan; dan

h.   pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

(1)  Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:

a.   keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan;

b.   inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan;

c.   tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan

d.   kinerja camat, kepala desa dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

(2)  Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil olahan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Indikator dan skor penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TIM PENILAI

 

Pasal 12

(1)  Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan.

(2)  Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(3)  Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian perlombaan desa dan kelurahan untuk menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.

Pasal 13

(1)  Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota dan Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota.

(2)  Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

(3)  Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 14

(1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan pada tingkat provinsi anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah provinsi, Tim Penggerak PKK provinsi.

(2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Pasal 15

(1)  Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan pada tingkat nasional anggotanya terdiri dari unit kerja Departemen Dalam Negeri dan Tim Penggerak PKK Pusat.

(2)  Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

(3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional.

BAB V

PENETAPAN JUARA

Pasal 16

(1) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(3) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 17

(1) Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan diberikan oleh Camat.

(2)  Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota.

(3)  Penghargaan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur.

(4)  Selain penghargaan yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Dalam Negeri memberikan penghargaan khusus untuk Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi.

Pasal 18

(1)       Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan dalam bentuk piagam dani atau bentuk lainnya sesuai kemampuan daerah.

(2)       Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dalam bentuk piagam, medali dani atau bentuk lainnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

 (1) Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati/Walikota.

(2)  Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

(3)  Pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

(4)  Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1)  Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.

(2)  Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.

(3)  Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Pasal 21

(1)  Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan yang telah menjadi juara dalam perlombaan desa dan kelurahan.

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui pembinaan program, pemberian stimulan dan bentuk lain sesuai kemampuan daerah.

(3)  Pembinaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui pemberian priotitas lokasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu.

(4)  Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian dana pembinaan khusus.

BABIX

PENDANAAN

Pasal 22

(1)  Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2)  Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3)  Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(4)  Pendanaan yang berkaitan dengan pertemuan juara pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan yang telah berlangsung tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan pada Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran   :     PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

                        Nomor       : 13 Tahun 2007

                        Tanggal     :  12 Maret 2007

INDIKATOR DAN SKOR PENILAIAN

PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

I.    Indikator Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan

A.  Orbitasi

1.   Orbitasi Wilayah

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1.	Desa atau sebutan lain/Kelurahan	1.  > 6 Jam
		2.  5-6 jam
		3.  3-4 jam
		4.  1-2 jam
		5.  < 1 jam
		6.  Ada di Pusat Kecamatan
		7.  Bantaran sungai
		8.  Rawan banjir (tetapi bukan bantaran sungai
		9.  Bebas banjir

2.    Jarak Geografis

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Ke gunung	…………………….. km
2	Ke laut	…………………….. km
3	Ke sungai	…………………….. km
4	Ke pinggiran Hutan	…………………….. km
5	Ke pasar	…………………….. km
6	Ke pelabuhan	…………………….. km
7	Ke bandara	…………………….. km
8	Ke terminal	…………………….. km
9	Ke tempat hiburan	…………………….. km
10	Ke tempat wisata	…………………….. km
11	Ke kantor polisi/militer	…………………….. km
12	Ke perbatasan kabupaten	…………………….. km
13	Ke perbatasan propinsi	…………………….. km
14	Ke perbatasan Negara	…………………….. km
15	Ke stasiun	…………………….. km

3.    Letak Geografis

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Kawasan Hutan	Ada/tidak
2	Kawasan Tambang	Ada/tidak
3	Kawasan Pantai	Ada/tidak
4	Kawasan Perbukitan/ pegunungan	Ada/tidak
5	Kawasan Persawahan	Ada/tidak
6	Kawasan Perkebunan	Ada/tidak
7	Kawasan Peternakan	Ada/tidak
8	Kawasan Industri kecil/ rumah tangga	Ada/tidak
9	Kawasan Saluran Listrik tegangan Tinggi (SUTET)	Ada/tidak
10	Kawasan Rawan Banjir	Ada/tidak
11	Kawasan Industri/ Pabrik	Ada/tidak
12	Kawasan Perkantoran	Ada/tidak
13	Kawasan Rawa	Ada/tidak
14	Kawasan Perdagangan	Ada/tidak
15	Kawasan Kumuh	Ada/tidak
16	Kawasan Jasa Hiburan	Ada/tidak
17	Kawasan Wisata	Ada/tidak
18	Kawasan Bantaran Sungai	Ada/tidak
19	Kawasan Longsor	Ada/tidak
20	Kawasan…………	Ada/tidak
21	Kawasan…………	Ada/tidak

4.   Jarak Ke Pusat Pemerintahan

     

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	2	3
1	Ke pemerintahan Kecamatan	…………….	Km
2	Ke pemerintahan Kabupaten/ kota	…………….	Km
3	Ke Pemerintah Provinsi	…………….	Km

B.  Data Penduduk

1.   Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	INDIKATOR	JUMLAH
		TH 1	TH 2
1	2	3	4
1	0-12	…………. Orang	…………. Orang
2	> 1 - < 5 Tahun	…………. Orang	…………. Orang
3	≥ 5 - < 7 Tahun	…………. Orang	…………. Orang
4	≥ 7 - ≤ 15 Tahun	…………. Orang	…………. Orang
5	> 15 - 56 Tahun	…………. Orang	…………. Orang
6	> 56 Tahun	…………. Orang	…………. Orang

2.    Jumlah Penduduk Berdasarkan Jender

No	INDIKATOR	JUMLAH
		TH 1	TH 2
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk	…………. Orang	…………. Orang
2	Jumlah Laki-Laki	…………. Orang	…………. Orang
3	Jumlah Perempuan	…………. Orang	…………. Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	…………. KK	…………. KK

C.  DATA TINGKAT PERKEMBANGAN

1.   Pendidikan

     

NO.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas	1. Jumlah penduduk buta huruf	………. orang	………..orang
		2. Jumlah penduduk tidak tamat SD/Sederajat	………. orang	………..orang
		3. Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	………. orang	………..orang
		4. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	………. orang	………..orang
		5. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	………. orang	………..orang
		6. Jumlah penduduk tamat D-1	………. orang	………..orang
		7. Jumlah Penduduk tamat D-2	………. orang	………..orang
		8. Jumlah penduduk tamat D-3	………. orang	………..orang
2.	Wajib Belajar 9 tahun dan putus sekolah	1. Jumlah Penduduk tamat D-3	………. orang	……… orang
		2. Jumlah Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	………  orang	……… orang
		3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	……...  orang	……… orang
3.	Prasarana Pendidikan	1. Jumlah SLTA/Sederajat	………..buah	………..buah
		2. Jumlah SLTP/Sederajat	………..buah	………..buah
		3. Jumlah SD/Sederajat	………..buah	………..buah
		4. Lembaga Pendidikan agama	………..buah	………..buah
		5. Lembaga pendidikan lain (Kursus/sejenisnya)	………..buah	………..buah

2.    Kesehatan Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Kematian bayi	1.  jumlah bayi lahir	……… orang	…….. orang
		2.  jumlah bayi mati	………..orang	…….. orang
2.	Gizi dan Kematian Balita	1. Jumlah balita	………. orang	…….. orang
		2. Jumlah balita gizi buruk	………. orang	…….. orang
		3. Jumlah balita gizi baik	………. orang	…….  orang
		4. Jumlah balita mati	………. orang	…….  orang
3.	Cakupan Imunisasi	1. Cakupan imunisasi polio	………. orang	…….  orang
		2. Cakupan imunisasi DPT-1	………. orang	…….  orang
		3. Cakupan imunisasi BCG	………. orang	…….. orang
4.	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup	………………	……………..
5.	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Hidup	1. Total rumah tangga dapat akses air bersih	………….RT	…………RT
		2. Pengguna air sumur pompa	………….RT	…………RT
		3. Pengguna sumur gali	………….RT	…………RT
		4. Pengguna mata air	………….RT	…………RT
		5. Pengguna hidran umum	………….RT	…………RT
		6. Pengguna penam pung air hujan	………….RT	…………RT
		7. Pengguna embun	………….RT	…………RT
		8. Pengguna perpipaan	………….RT	…………RT
		9. lainnya	………….RT	…………RT
		10.Total rumah tangga tidak mendapat air bersih	………….RT	…………RT
6.	Kepemilikan Jamban	1. Total rumah tangga mempunyai jamban/ WC	………….RT	…………RT
		2. Total rumah tangga yg tidak mempunyai jamban/WC	………….RT	…………RT
		3. Pengguna MCK	………….RT	…………RT

3.    Ekonomi Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pengangguran	1.jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	………. orang	………. orang
		2.Jumlah penduduk usia 15-56 orang	………. orang	………. orang
		3.Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi ibu rumah tangga	………. orang	………. orang
		4.Penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat bekerja	………. orang	………. orang
2.	Pendapatan	Sumber Pendapatan
		1. Pertanian	Rp………..	Rp………..
		2. Kehutanan	Rp………..	Rp………..
		3. Perkebunan	Rp………..	Rp………..
		4. Peternakan	Rp………..	Rp………..
		5. Perikanan	Rp………..	Rp………..
		6. Perdagangan	Rp………..	Rp………..
		7. Jasa	Rp………..	Rp………..
		8. Usaha Penginapan/ Hotel dan sejenisnya	Rp………..	Rp………..
		9. Pariwisata	Rp………..	Rp………..
		10.Industri rumah tangga	Rp………..	Rp………..
3.	Kelembagaan Ekonomi	1.  Pasar	Ada/tidak	Ada/tidak
		2.  Lembaga Koperasi/ sejenisnya	Ada/tidak	Ada/tidak
		3.  BUMdes	Ada/tidak	Ada/tidak
		4.  Toko/kios	Ada/tidak	Ada/tidak
		5.  Warung makan	Ada/tidak	Ada/tidak
		6.  Angkutan	Ada/tidak	Ada/tidak
		7.  Pangkalan ojek, becak, delman atau sejenisnya	Ada/tidak	Ada/tidak
4.	Tingkat Kesejahteraan	1. Jumlah Keluarga	………..Kel	……….Kel
		2. Jumlah Keluarga Prasejahtera	………..Kel	……….Kel
		3. Jumlah keluarga sejahtera 1	………..Kel	……….Kel
		4. Jumlah Keluarga Sejahtera 2	………..Kel	……….Kel
		5. Jumlah Keluarga Sejahtera 3	………..Kel	……….Kel
		6. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus	………..Kel	……….Kel

4.    Keamanan dan Ketertiban

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1	Konflik Sara	1. Konflik antar kelompok	……… kasus	……… kasus
		2. Konflik antar etnis	……… kasus	……… kasus
		3. Konflik berbau agama	……… kasus	……… kasus
2	Perkelahian	1. Kasus Perkelahian	……… kasus	……… kasus
		2. Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	……… kasus	……… kasus
		3. Kasus perkelahian yang meninggalkan luka parah	……… kasus	……… kasus
3	Pencurian dan Perampokan	1. Kasus pencurian/ perampokan	……… kasus	……… kasus
		2. Kasus pencurian/ perampokan dengan kekerasan	……… kasus	……… kasus
		3. Kasus Pencurian/ perampokkan dengan pelaku dari desa setempat	……… kasus	……… kasus
4	Perjudian	Kasus Perjudian	……… kasus	……… kasus
5	Narkoba	1. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku penduduk setempat	……… kasus	……… kasus
		2. Jumlah Kasus Penduduk yang menjadi korban narkoba	……… kasus	…… kasus
6	Prostitusi	Kasus Protistusi
7	Pembunuhan	1. Jumlah kasus pembunuhan	……… kasus	……… kasus
		2. Jumlah kasus pembunuhan yang korbannya penduduk setempat	……… kasus	……… kasus
		3. Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk desa setempat	……… kasus	……… kasus
8	Kejahatan Seksual	1.  Jumlah kasus perkosaan	……… kasus	……… kasus
		2.  Jumlah kasus perkosaan pada anak	……… kasus	……… kasus
		3.  Jumlah kasus kehamilan di luar nikah	……… kasus	……… kasus
9	Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	1. Kekerasan terhadap isteri	……… kasus	……… kasus
		2. Kekerasan terhadap suami	……… kasus	……… kasus
		3. Kekerasan terhadap anak	……… kasus	……… kasus
		4. Kekerasan terhadap anggota keluarga lain	……… kasus	……… kasus
10	Penculikan	Jumlah kasus penculikan	……… kasus	……… kasus
11	Partisipasi masyarakat dalam Keamanan Swakarsa	1. Jumlah Pos siskamling	……… unit	……… unit
		2. Jumlah anggota hansip	……… orang	……… orang
		3. Jumlah kelompok ronda	……… Kel	……… Kel

5.    Partisipasi Masyarakat

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1.	Pemilihan Umum	1.    Legislatif
		·      Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	……… orang	……… orang
		·      Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	……… orang	……… orang
		2.  Presiden/wakil Presiden	……… orang	……… orang
		·      Jumlah penduduk memiliki hak pilih	……… orang	……… orang
		·      Jumlah penduduk memiliki hak pilih	……… orang	……… orang
2.	Pemilihan Kepala Daerah	1.  Gubernur/ Wakil Gubernur	……… orang	……… orang
		·      Jumlah penduduk memiliki hak pilih	……… orang	……… orang
		·      Jumlah penduduk menggunakan hak pilih	……… orang	……… orang
		2. Bupati/Wakil Bupati	……… orang	……… orang
		·      Jumlah penduduk memiliki hak pilih	……… orang	……… orang
		·      Jumlah Penduduk menggunakan hak pilih	……… orang	……… orang
3.	Pemilihan Kepala Desa	Cara penentuan Kepala Desa/ Sebutan lain	Musyawarah/ dipilih	Musyawarah/ dipilih
		·      Jumlah penduduk memiliki hak pilih	……… orang	……… orang
		·      Jumlah Penduduk menggunakan hak pilih	……… orang	……… orang
4	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	1.  Jumlah penduduk yang ikut dalam Musrenbang	……… orang	……… orang
		2.  Jumlah peserta Laki-laki	……… orang	……… orang
		3.  Jumlah peserta perempuan	……… orang	……… orang
5	Kegotong- royongan Penduduk	1.  Jumlah kegiatan Gotong royong dalam membangun rumah	……… kali	……… kali
		2.  Jumlah kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota	……… kali	……… kali
		3.  Jumlah Kegiatan gotong royong menjaga kebersihan kota	……… kali	……… kali
		4.  Jumlah kegiatan gotong- royong membangun jalan/ jembatan	……… kali	……… kali
		5.  Jumlah kegiatan gotong royong membangun saluran irigasi	……… kali	……… kali
		6.  Jumlah kegiatan gotong royong penanggulangan bencana	……… kali	……… kali
		7.  Kegiatan gotong royong lainnya	……… kali	……… kali
		8. Kegiatan bulan bakti gotong royong	……… kali	……… kali

6.    Pemerintahan

No		INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH
				TH 1	TH 2
1		2	3	4	5
1		Pemerintahan Desa	1.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
			·    Kantor	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Anggaran	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Buku Data Keputusan BPD	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Buku Data anggota BPD	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Buku data Kegiatan BPD	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Buku sekretariat BPD	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Mesin tik/ komputer	Ada/tidak	Ada/tidak
			2.  Pemerintahan Desa
			·    Gedung kantor	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Buku data perangkat desa	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Perangkat desa	Lengkap/tidak	Lengkap/tidak
			3.  Administrasi Desa
			·   Administrasi umum	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Administrasi keuangan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Administrasi Penduduk	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Administrasi BPD	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Administrasi Pembangunan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Administrasi lainnya	Ada/tidak	Ada/tidak
			·    Peta Wilayah	Ada/tidak	Ada/tidak
			4.  Keuangan Desa
			·     APBD desa	Rp………..	Rp………..
			·     Jumlah PAD desa	Rp………..	Rp………..
			·     Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp………..	Rp………..
			·     Bantuan/Hibah desa	Rp………..	Rp………..
			5.  Akuntabilitasi
			·     Pertanggung jawaban Kades kepada Pemerintahan atasan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·     Penyampaian keterang-an tentang laporan pertanggung jawaban kepada BPD	Ada/tidak	Ada/tidak
			·     Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pokok-pokok pertanggung jawaban	Ada/tidak	Ada/tidak
2	Pemerintahan Kelurahan		1. Sarana Prasarana
			·   Gedung Kantor	Baik/rusak	Baik/rusak
			·   Gedung Pertemuan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Perangkat Kelurahan	Lengkap/tidak	Lengkap/tidak
			·   Mesin tik/ komputer	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Kendaraan dinas lurah	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Struktur Organisasi	Ada/tidak	Ada/tidak
			2.  Keuangan
			·   APBD Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Belanja Pembangunan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Bantuan/Hibah Lainnya	Ada/tidak	Ada/tidak
			3.  Akuntabilitasi
			·   Kota Pengaduan Masyarakat	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Laporan Kinerja tahunan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Laporan akhir jabatan Lurah	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Papan informasi pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Loket Pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak
			4.  Administrasi
			·   Buku registrasi pelayanan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Buku Profil Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Administrasi Keuangan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Kartu uraian tugas	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Administrasi penduduk	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Administrasi Pembangunan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Buku Registrasi umum	Ada/tidak	Ada/tidak
			·   Peta wilayah Kelurahan	Ada/tidak	Ada/tidak

7.    Lembaga Kemasyarakatan

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	KEBERADAAN
1	2	3	4
1.	Organisasi Perempuan	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
2.	Organisasi Pemuda	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
3.	Organisasi Profesi	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
4.	Organisasi Bapak	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
5.	LKMD atau sebutan lain	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
6.	Kelompok Gotong Royong	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
7.	Karang Taruna	Keberadaan Aktivitas	Ada/Tidak
8.	Lembaga Adat	Lembaga adat dalam pengelolaan hutan	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam pengelolaan pertanian/irigasi	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam pengelolaan laut/pantai	Ada/Tidak
		Lembaga adat dalam penyelesaian konflik warga	Ada/Tidak
		Lembaga Adat perkawinan	Ada/Tidak
		Lembaga adat lainnya	Ada/Tidak

8.    Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH
			TH 1	TH 2
1	2	3	4	5
1	Realisasi 10 Program Pokok PKK	1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	………keg	………keg
		2. Gotong Royong	………keg	………keg
		3. Pangan	………keg	………keg
		4. Sandang	………keg	………keg
		5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga	………keg	………keg
		6. Pendidikan dan keterampilan	………keg	………keg
		7. Kesehatan	………keg	………keg
		8. Pengemban Kehidupan Berkoprasi	………keg	………keg
		9. Pelestarian lingkungan Hidup	………keg	………keg
		10. Perencanaan sehat	………keg	………keg
2.	Organisasi PKK	Kelengkapan :
		1.  Kelompok Kerja	Ada/Tidak	Ada/Tidak
		2.  Kelompok Dasa Warsa	Ada/Tidak	Ada/Tidak

II.   Skor Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan

           

No		INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
I.     Pendidikan Masyarakat				5 - 100
	1	Presentase Penduduk Tamat SLTP	Bila meningkat kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	4
			> 2% - ≤ 4%	6
			> 4% - ≤ 6%	12
			> 6% - ≤ 8%	18
			> 8%	20
	2	Presentase Penduduk Buta Huruf	Bila menurun kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	4
			> 2% - ≤ 4%	6
			> 4% - ≤ 6%	12
			> 6% - ≤ 8%	18
			> 8%	20
	3	Realisasi Wajar 9 Tahun	Bila meningkat kurang dari 5%	1
			≥ 5% - ≤ 6%	4
			> 6% - ≤ 8%	6
			> 8% - ≤ 10%	12
			> 10% - ≤ 12%	18
			> 12%	20
	4	Angka Putus Sekolah	Bila menurun kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	4
			> 2% - ≤ 4%	8
			> 4% - ≤ 6%	16
			>6%	20
	5	Sarana Pendidikan	Tidak ada peningkatan	1
			Ada Peningkatan	20
II     Kesehatan Masyarakat				9 - 150
	1	Kematian Bayi	Bila menurun kurang dari 10%	1
			≥ 10% - ≤ 15%	4
			> 15% - ≤ 20%	8
			> 20% - ≤ 25%	12
			> 25% - ≤ 30%	18
			> 30%	20
	2	Kematian Balita	Bila menurun kurang dari 10%	1
			≥ 10% - ≤ 15%	4
			> 15% - ≤ 20%	8
			> 20% - ≤ 25%	12
			> 25% - ≤ 30%	18
			> 30%	20
	3	Gizi Balita	Bila Balita bergizi buruk menurun kurang dari 5%	1
			≥ 5% - ≤ 10%	4
			> 10% - ≤ 15%	8
			> 15% - ≤ 20%	12
			> 20% - ≤ 25%	18
			> 25%	20
	4	Cakupan Imunisasi
		Polio – 3	Bila meningkat kurang dari 5%	1
			≥ 5% - ≤ 10%	2
			> 10% - ≤ 15%	4
			> 15% - ≤ 20%	6
			> 20% - ≤ 25%	8
			> 25%	10
		DPT - 1	Bila meningkat kurang dari 5%	1
			≥ 5% - ≤ 10%	2
			> 10% - ≤ 15%	4
			> 15% - ≤ 20%	6
			> 20% - ≤ 25%	8
			> 25%	10
		BCG	Bila meningkat kurang dari 5%	1
			≥ 5% - ≤ 10%	2
			> 10% - ≤ 15%	4
			> 15% - ≤ 20%	6
			> 20% - ≤ 25%	8
			> 25%	10
	5	Angka Harapan Hidup	Bila meningkat kurang dari 1 tahun	1
			≥ 1% - ≤ 2%	4
			> 2% - ≤ 4%	8
			> 4% - ≤ 6%	12
			> 6% - ≤ 8%	16
			> 8%	20
	6	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	Bila meningkat kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	4
			> 2% - ≤ 4%	8
			> 4% - ≤ 6%	12
			> 6% - ≤ 8%	16
			> 8%	20
	7	Pemilikan Jamban	Bila Pemilikkan Jamban Kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	4
			> 2% - ≤ 4%	8
			> 4% - ≤ 6%	12
			> 6% - ≤ 8%	16
			> 8%	20
III    Ekonomi Masyarakat				4 - 40
	1	Presentase Pengangguran	Bila menurun kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
	2	Pendapatan Perkapita	Bila meningkat kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
	3	Lembaga Ekonomi	Bila menurun	1
			Bila tetap	5
			Bila meningkat	10
	4	Tingkat Kesejahteraan	Bila KK prasejahtera menurut kurang dari 1%	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
IV   Keamanan dan Ketertiban				11 - 55
	1	Konflik Sara	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	2	Perkelahian	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	3	Pencurian / Perampokkan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	4	Perjudian	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	5	Kasus Narkoba	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	6	Portitusi	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	7	Pembunuhan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	8	Kejahatan Seksual	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	9	Kekerasan dalam rumah tangga	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	10	Penculikan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
	11	Partisipsi Masyarakat dalam Keamanan	Bila meningkat	1
			Bila menurun/tidak ada	5
V.    Partisipasi Masyarakat				44 - 70
	1.	Pemilihan Umum	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
		Pemilihan Presiden	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
		Pemilihan Legislatif	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
	2.	Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
	3.	Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
	4.	Pemilihan Kepala Desa	Bila < 75%	8
			Bila ≥ 75%	10
	5.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Bila Partisipasi masyarakat menurun	1
			Bila partisipasi masyarakat meningkat	5
			Bila Partisipasi laki-laki menurun	1
			Bila Partisipasi laki-laki meningkat	5
	6.	Gotong Royong	Bila kegiatan Gotong Royong Menurun	1
			Bila kegiatan gotong royong meningkat	5
VI   Pemerintahan				6 - 70
	A. Peningkatan Desa
	1.	Badan Permusyawaratan Daerah (BPD)	Bila kurang dari 3 sarana	1
			Bila ada 3-5 macam sarana	5
			Bila ada 6-7 sarana	10
	2.	Pemerintah Desa	Bila kurang dari 2	1
			Bila ada 2 atau 3	5
			Bila sarana dan Prasarana lengkap	10
	3.	Administrasi Desa	Bila Kurang dari 4	1
			Bila ada 2-7	5
			Bila Lengkap	10
	4.	Keuangan Desa	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
			Bila PAD meningkat kurang dari 1 Tahun	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
			Bila hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
	5.	Akuntabilitas	Bila tidak ada	0
			Bila ada 1	2
			Bila ada 2	5
			Bila semua ada	10
	B.  Pemerintah Kelurahan
	1.	Sarana Prasarana	Bila kurang dari 3 sarana	1
			Bila ada 3-5 macam sarana	5
			Bila ada 6 sarana	10
	2.	Administrasi Kelurahan	Bila kurang dari 3-4 macam	1
			Bila ada 4-7 macam	5
			Bila ada 8-9 macam	10
	3.	Keuangan Kelurahan	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
			Bila belanja pembangunan meningkat kurang dari 1 Tahun	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
			Bila Hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
			≥ 1% - ≤ 2%	2
			> 2% - ≤ 4%	4
			> 4% - ≤ 6%	6
			> 6% - ≤ 8%	8
			> 8%	10
	5.	Akuntabilitasi	Bila tidak ada	0
			Bila ada 1s.d 2	2
			Bila ada 3 s.d 5	5
			Bila semua ada	10
VII  Lembaga Kemasyarakatan				0 - 45
	1	Organisi Perempuan	Tidak ada	0
			Ada dan tidak aktif	2
			Bila ada dan aktif	5
	2	Organisasi Pemuda	Tidak ada	0
			Ada dan tidak aktif	2
			Bila ada dan aktif	5
	3	Organisasi Profesi	Tidak ada	0
			Ada dan tidak aktif	2
			Bila ada dan aktif	5
	4	Organisasi Bapak	Tidak ada	0
			Ada dan tidak aktif	2
			Bila ada dan aktif	5
	5	LKMD atau sebutan lain	Tidak ada	0
			Ada dan tidak aktif	2
			Bila ada dan aktif	5
	6	Kelompok Gotong Royong	Tidak ada	0
			Ada dan tidak aktif	2
			Bila ada dan aktif	5
	7	Karang Taruna	Tidak ada	0
			Ada dan tidak aktif	2
			Bila ada dan aktif	5
	8	Lembaga Adat	Bila tidak ada	0
			Bila hanya ada 1	2
			Bila hanya ada 2	4
			Bila ada 3 lembaga	6
			Bila ada 4 lembaga	8
			Bila ada ≥ 4 lembaga	10
VIII.  Kesejahteraan Keluarga / PKK				1 - 25
	1	Realisasi Program Pokok PKK	Terealisasi 2 Kegiatan	1
			Terealisasi 3 - 4 kegiatan	5
			Terealisasi 5 - 6 kegiatan	10
			Terealisasi 7 - 8 kegiatan	15
			Terealisasi 9 - 10 kegiatan	20
	2	Kelengkapan Organisasi	Tidak ada	0
			Ada 1 Kelengkapan	3
			Ada 2 Kelengkapan	5

LAMPIRAN II     :     PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR      :     13 TAHUN 2007

TANGGAL   :     12 MARET 2007

INDIKATOR PENILAIAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

TINGKAT NASIONAL

 

I. Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa serta pemberdayaan pemerintah desa dan kelurahan.

Dilihat dari tingkat perkembangan masyarakat desa dan kelurahan selama 2 (Dua) tahun terakhir berdasarkan indikator:

1.   Pendidikan;

2.   Kesehatan masyarakat;

3.   Ekonomi Masyar.akat;

4.   Keamanan dan ketertiban;

5.   Partisipasi masyarakat;

6.   Pemerintahan;

7.   Lembaga kemasyarakatan; dan

8.   Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

II.   Inisiatif dan kreativitas daerah dalam keberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan:

1.   Visi dan Misi pemberdayaan masyarakat;

2.   Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

3.   Kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa dan kelurahan;

4.   Eksistensi Institusi pemberdayaan masyarakat dan desa;

5.   Kualitas dan kuantitas sumber daya aparat yang menangani pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

6.   Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;

7.   Kebijakan daerah dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan;

8.   Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.

III. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan:

1.   Pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan;

2.   Tindak lanjut kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

3.   Alokasi Dana Desa (ADD);

4.   Perencanaan Partisipatif;

5.   Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

IV.  Kinerja Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan:

1.   Pemahaman terhadap potensi, tingkat perkembangan desa/kelurahan serta penghambat pengembangan masyarakat desa dan kelurahan;

2.   Strategi pemberdayaan masyarakat;

3.   Kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat;

4.   Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA’RUF, SE

LAMPIRAN III    :     PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR      :     13 TAHUN 2007

TANGGAL   :     12 MARET 2007

LAPORAN PELAKSANAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN/KABUPATEN/KOTA/PROVINSI ....................

TAHUN .. ......

 

I.    PENDAHULUAN

A.   Umum

B.   Dasar

C   Sistematika

II.   SASARAN DAN SISTEM PENILAIAN

A.   Sasaran Penilaian

B.   Sistem Penilaian

C.  Tertib Penilaian

III.  PELAKSANAAN PERLOMBAAN

A. Pelaksanaan dan penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

B.   Hasil yang dicapai, meliputi:

      Desa juara pertama, jura-juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi, yang diuraikan dalam: nama desa/kelurahan, hasil pembangunan yang menonjol dan skor perlombaan desa dan kelurahan

IV.  POTENSI PENGEMBANGAN UNGGULAN

V.   JENIS PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN

VI.  PEMBIAYAAN

A.   Pemerintah Daerah

B.   Lain –lain

VII. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

A.   Permasalahan yang timbul

B.   Upaya Pemecahan

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A.   Kesimpulan

B.   Saran

IX.  PENUTUP

X.   LAMPIRAN-LAMPIRAN

A.   Surat Keputusan Camatj BupatijWalikotaj Gubernur tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan di daerah masing-masing.

B.   Buku profil desa dan kelurahan juara-juara perlombaan desa dan kelurahan, riwayat hidup kepala desa dan lurah.

C. Lain-lain yang dianggap perlu.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA’RUF, SE